DPPPA Sulsel Harap NSPK Disinergikan di Tiap Daerah

  • 14 September 2017
  • 62
  • Administrator

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sulsel menghadiri pertemuan pusat dan daerah dalam rangka asistensi dan supervisi pelayanan publik NSPK urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditetapkan daerah di Hotel Savana, Malang, sejak tanggal 7 hingga 9 September 2017. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Binar Ginting mengatakan, dalam penetapan NSPK, harus melibatkan pemangkukepentingan dan juga memperlihatkan keserasian hubungan antarpemerintah. "Untuk menjawab isu pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sangat dipengaruhi oleh bagaimana upaya dan pengelolaan sumber daya pembangunan di daerah, sejalan dengan pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," paparnya, Jumat (8-9-2017). Sementara itu, Kepala Bidang Data dan Informasi DPPPA Sulsel, Suciaty yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, NSPK ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diberlakukan untuk seluruh daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. "NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dapat mempermudah penyelenggara pemerintahan daerah dan mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," jelasnya. Suci berharap, NSPK yang telah disusun agar segera ditetapkan dan disinergikan dengan pedoman pelaksana urusan pemerintah konkuren, dan indikator SIPD serta penataan nomenklatur program kegiatan. NSPK yang dibahas dalam pertemuan itu meliputi, NSPK kualitas hidup perempuan, NSPK perlindungan perempuan, NSPK kualitas keluarga, NSPK sistem data gender dan anak, NSPK pemenuhan hak anak, dan NSPK perlindungan khusus anak. Hadir sebagai narasumber dalam pertemuan itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Ditjen Bina Bangda Kemdagri, Kabag Perwncanaan dan Anggaran, Biro Perencanaan Kemenpppa dan Kabag Ortala Kemenpppa.