AKTIVIS PANGKEP DEKLARASI STOP PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR

  • 02 Desember 2018
  • 80
  • Administrator

Puluhan orang dari berbagai elemen organisasi masyarakat menggelar deklarasi Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak dibawah umur, di Tugu Bambu Runcing, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kab. Pangkep.

Berdasarkan data, Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang masuk ke peringkat lima di Indonesia dengan kasus perkawinan anak tertinggi.

Dalam aksi yang dilakukan mayoritas perempuan ini, mereka membawa spanduk serta puluhan pataka yang berisi pesan penolakan terhadap kekerasan pada perempuan dan menolak perkawinan anak dibawah umur.

Diketahui, perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta pelanggaran terhadap hak anak. Khususnya hak untuk menikmati kualitas hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai usianya. Perkawinan anak juga melanggar sejumlah hak asasi yang dijamin oleh Konveksi Hak Anak (KHA), salah satunya hak atas pendidikan.

Dalam aksi tersebut mereka juga meminta agar dilakukannya revisi UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendesak Dewan Perwakilan Rakya (DPR) untuk segera mensahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) supaya ada regulasi atau payung hukum yang dipakai sebagai acuan dalam mendampingi dan menangani kasus kekerasan seksual yang masih marak terjadi di masyarakat.

Direktur LBH Apik, Rosmiati Sain menyebutkan deklarasi menolak perkawinan anak ini menjadi isu utama dalam gerakan 16 hari tanpa kekerasan terhadap perempuan. Ia berharap, semua pihak termasuk pemerintah untuk segera membuat regulasi yang melarang perkawinan anak terjadi.

"Negara wajib memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dan perkawinan anak. Kami mendorong pemerintah daerah untuk membuat kebijakan atau edaran menghentikan perkawinan anak" kata Rosmiati.

Sementara itu Direktur Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak Kabupaten Pangkep, Haniah juga mengajak parpol melalui calegnya untuk menjadikan isu anti kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak menjadi bagian dari isu kampanye. Ia mengatakan, semakin banyak orang yang ikut menyuarakan isu perempuan dan anak maka akan semakin baik.

"Penting bagi semua caleg dan elit politik lainnya untuk menyuarakan dan mengkampanyekan pencegahan sekaligus penghentian kekerasan terhadap perempuan" pungkasnya. 

Puluhan massa ini terdiri dari LBH Apik, HMI Cabang Pangkep, Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak Kabupaten Pangkep, Kohati Cabang Pangkep dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangkep.