Pangkep kla.id Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk pertama kalin" /> Pangkep kla.id Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk pertama kalin"/> Pangkep kla.id Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk pertama kalin"/>

KABUPATEN PANGKEP TERIMA PENGHARGAAN APE di ISTANA WAKIL PRESIDEN

  • 27 Desember 2018
  • 7
  • Administrator

Pangkep kla.id Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk pertama kalinya meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di Istana Wakil Presiden Rabu 19 Desember 2018.Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia karena komitmen yang tinggi Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Wakil Bupati Pangkep  H.Syahban Sammana,SH menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Yambise, didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Pangkep DR.Abdul Gaffar, dan Kepala Dinas PPPA Kabupaten Pangkep  setelah menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya  Wakil Bupati Pangkep mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten Pangkep karena upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Pangkep tidak akan ada apa-apanya tanpa partisipasi dan peran aktif seluruh jajarannya dan juga dukungan dari lembaga masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas PPPA Kabupaten Pangkep dr.Hj.Hartiny Djafar, menyebutkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dinilai dari tujuh Komponen kunci terdiri dari Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Anggaran, Alat Analisis Gender, Data Gender, dan Pasrtisipasi masyarakat. “Alhamdulillah, di Kabupaten Pangkep  kami memenuhi tujuh komponen tersebut baik dari Kebijakan maupun dari segi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan telah dilaksanakan verifikasi data sebelumnya” ujarnya.

Penghargaan APE ini  diberikan kepada pemerintah daerah untuk semakin memotivasi Dinas PPPA Kabupaten dalam melaksanakan program-program perlindungan anak dan perempuan. Sehingga hak-hak anak terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang di perkuat dengan kebijakan dan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.